Sejarah Panjang Ibukota (Banjir)

Siapa yang tidak mengenal kata ‘BANJIR’, bahkan hampir dipastikan Banjir sudah menjadi bagian dari kamus kehidupan umat manusia, khususnya warga Jakarta. Tetangga saya si Jupri selalu ‘ngedumel’ setiap musim banjir tiba… Dia bilang “Kalo musim duren sih mending… Kite bakalan asyik makan duren ampe jungkir balik juga kagak kenape… Nah, ini musim banjir..! Kite bakalan jungkir balik ngebersihin rumah ame perabotan nyang kerendem air banjir… Wuih, sebel banget… Tinggal di Ibukota negara aja begini, pegimane kalo tinggal di kampung udik…???”. Itulah sekelumit kisah si Jupri yang bisa jadi merupakan potret dari sikap kebanyakan warga Jakarta yang sudah bosan dengan Banjir musiman yang terus-terusan melanda Jakarta.

Sejarah penanganan Banjir di Jakarta ternyata juga tidak sedikit, deretan panjang kebijakan penanganan Banjir di Jakarta sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan saat ini. Berikut peran serta pemerintah dalam penanganan banjir di Ibukota Jakarta:

• Tahun 1965 Pemerintah pusat membentuk “Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta”, disingkat “Kopro Banjir”, sebagai badan yang khusus menangani masalah banjir di DKI Jakarta. Strategi Kopro Banjir pada prinsipnya hanya mengembangkan konsep yang pernah disusun oleh Prof. H van Breen (Pejabat BOW-cikal bakal PU saat ini) pada tahun 1920an. Hasil kerja Kopro Banjir itu antara lain: 1) Pembangunan Waduk : Setia Budi, Waduk Pluit, Waduk Tomang, Waduk Grogol serta Merehabilitasi sejumlah sungai di sekitarnya; 2) Pembangunan Polder : Polder Melati, Polder Pluit, Polder Grogol, Polder Setia Budi Barat, dan Polder Setia Budi Timur; 3) Pembuatan Sodetan Kali :  Kali Grogol, Kali Pesanggrahan, dan Gorong-gorong Jalan Sudirman.
• Tahun 1973 Disusun Master Plan Pengendalian Banjir yang kemudian dikenal sebagai Master Plan 1973. Prioritasnya adalah : 1) Memperpanjang Saluran Kolektor yang sudah ada ke arah Barat, yang kini dikenal sebagai “Cengkareng Drain”; 2) Membangun Saluran Kolektor di bagian Timur yang kemudian dikenal sebagai “Cakung Drain”, untuk menampung aliran air dari Kali Sunter, Buaran, Cakung, dan Jati Kramat. Dengan adanya tambahan saluran kolektor, maka Jakarta memiliki tiga “Banjir Kanal”, masing-masing di bagian Timur, Tengah dan Barat kota.
• Tahun 1983 dilakukan modifikasi terhadap Masterplan tahun 1973 dengan konsep pokok seperti berikut: 1) Banjir kanal yang ada tetap menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cideng, Kali Krukut dan bermuara di Muara Angke; 2) Pompa Cideng digunakan untuk menampung air Kali Cideng Bawah; 3) Sodetan Kali Sekretaris-Grogol untuk menampung air Kali Sekretaris dan Kali Grogol; 4) Saluran Banjir Cengkareng (Cengkareng Drain) menampung aliran air dari Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke dan Sungai Moorkervart; 5) Pengembangan area layanan Polder (waduk dan pompa); 6) Pengembangan area layanan normalisasi dan sodetan kali.
• Tahun 2003 Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dicanangkan dan ditargetkan bisa rampung tahun 2010. Proyek yang saat itu diperkirakan menelan biaya Rp 4,124 trilun akan membentang sepanjang 23,5 kilometer. Rata-rata lebar sungai sekitar 100 meter, dengan kedalaman tiga meter. BKT direncanakan untuk menampung aliran Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) mencakup luas kurang lebih 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektar.
• Tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot program penanganan banjir dibagian timur Jakarta, selain penyelesaian pembangunan Banjir Kanal Timur, juga sedang dibangun sejumlah waduk lengkap dengan sistem polder-nya, diantaranya pembangunan Waduk Halim yang akan mengendalikan luberan kali Sunter dengan estimasi biaya mencapai Rp. 338 miliar. Selain itu untuk pengendalian banjir dikawasan Kelapa Gading juga dibangun polder Sunter Timur I B dengan estimasi biaya Rp. 504,8 miliar. Untuk mengendalikan banjir diwilayah Kebantenan dan Semper juga dibangun Sunter Timur II Kebantenan dengan estimasi biaya Rp. 526,4 miliar. Sedangkan untuk pengendalian banjir diwilayah KBN Cakung juga dibangun polder Sunter Timur II KBN dengan estimasi biaya Rp. 54,5 miliar. Sedangkan untuk penanganan banjir dikawasan Pluit juga akan dibangun polder Pluit dengan biaya sebesar Rp. 514,5 miliar.
• Tahun 2009 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalokasikan Rp 82 miliar untuk Program Normalisasi kali dan Sungai dalam Dedicated Program APBD DKI Jakarta.

Setelah melihat sejarah panjang kebijakan penanganan banjir di Ibukota Jakarta, tentunya sebagai warga kota Jakarta kita semua berharap bahwa ‘Banjir pasti akan berlalu’ dong… Apalagi saat ini label ‘Serahkan pada ahli-nya’ melekat kuat pada Bapak Gubernur kita… Semoga aja tuah ‘Sang Ahli-nya benar-benar berlaku buat kota Jakarta… Jangan sampai kota kita berubah nama menjadi Ibukota Banjir…!!! So, kita serahkan pada ahli-nya…!!!